Rasionalisme Kritis Karl Popper: Sebuah Model Pemikiran Pro-Demokrasi
Totalitarianisme atau pun fasisme kini tidak lagi dianut secara terbuka dan penuh kebanggaan oleh berbagai negara. Totalitarianisme yang identik dengan sentralisasi kebijakan dan pada titik yang paling ekstrim sentralisasi kebenaran tidak lagi dianut oleh pemerintahan di banyak negara. Apalagi bentuk fasisme ala Hitler, seperti yang dianut Jerman pada awal abad 20 [i] yang mendasarkan sumber utama legitimasi pemerintahannya pada ras atau kebangsaan, bahkan menjadikan diri sebagai “master race” yang memiliki hak untuk mengatur orang lain.[ii] Meskipun demikian, tak dapat dinafikan bahwa dewasa ini totalitarianisme muncul dalam wajah yang baru, konkretnya ia bersembunyi di balik tirai demokrasi.
Totalitarianisme sebagai bentuk pemerintahan yang menjadikan pemerintah sebagai pemegang kebenaran dan kedaulatan mutlak, bentuk pemerintahan yang mengekang kebebasan setiap warganya (kontrol politik yang ketat), bentuk pemerintahan yang menggunakan pendekatan militeristik dalam mengatur warga negaranya, dan sebagainya, pada umumnya telah diganti dengan sistem pemerintahan demokrasi. Pada tahun 1980-an terjadi transisi demokrasi di Amerika Latin: di Peru misalnya, pada tahun 1980 terjadi peralihan dari 12 tahun pemerintahan militer ke pemerintahan demokratis; sedangkan pada tahun 1982 perang Malvinas mempercepat kejatuhan komplotan militer di Argentina, kemudian mengangkat pemerintahan Alfonsin yang terpilih secara demokratis; dan begitupun di Uruguay dan Brazil, pada tahun 1983 dan 1984 dengan jatuhnya rezim militer.[iii] Jatuhnya pemerintahan-pemerintahan totalitarian atau diktator itu menjadikan demokrasi sebagai landasan pemerintahannya. Demokrasi dianggap lebih mampu membawa udara segar daripada totalitarianisme atau kediktatoran yang menyesakkan dada.
Kerinduan untuk menghirup udara segar ‘demokrasi’ ternyata juga dimiliki oleh Indonesia. Totalitarianisme yang dibungkus rapi dengan istilah “Demokrasi Terpimpin” pada era kepemimpinan Soekarno menjadikan dirinya sebagai sentral dari segala kebijakan yang ada untuk mengatasi segala kerumitan situasi yang dialami negara baru itu.[iv] Pemerintahan yang totaliter itu kemudian dilanggengkan oleh Soeharto pada masa Orde Baru selama 32 tahun. Melalui pendekatan militeristiknya, Soeharto menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan absolut, mengabaikan kebebasan individu dan kelompok-kelompok sosial dengan kontrol politik yang ketat dan penuh represi. Setelah 32 tahun lamanya, melalui peristiwa Mei 1998 (gerakan reformasi), yakni jatuhnya rezim Soeharto, udara segar demokrasi yang sesungguhnya baru dihirup oleh rakyat Indonesia. Pada titik inilah Indonesia baru mengalami politik keterbukaan yang membawa dampak perubahan politik pada seluruh domain kehidupan.[v] Politik keterbukaan yang dimaksud menunjukkan terbukanya akses terhadap pemerintah, bebas menyatakan pendapat dan berpartisipasi dalam lingkup ruang publik, serta pengakuan hak-hak individual yang paling fundamental. Pada saat inilah demokrasi benar-benar menemukan jatidiri yang sesungguhnya.
Fakta-fakta di atas hendak menunjukkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang didambakan oleh manusia, yang memungkinkan aktualitas dirinya dengan baik, dan terbuka terhadap rakyatnya. Kenyataan ini tentunya menunjukkan pula bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ideal, di mana rakyat memiliki kedaulatan dalam pemerintahan, sehingga memungkinkan aspirasi rakyat diterima oleh pemerintah. Meskipun dari fakta di atas ditunjukkan bahwa demokrasi memungkinkan terciptanya totalitarianisme baru, tetapi substansi demokrasi itu sendiri memungkinkan partisipasi rakyat yang terbuka terhadap politik dan akses terhadap pemerintahan, merangkul pluralitas dan mengarahkan rakyat untuk terbuka dengan fakta plural yang ada di sekitarnya, dan sebagainya. Oleh karena itu, demokrasi sebagai sistem pemerintahan dapat dikatakan lebih unggul dari sistem lainnya.
Buku-buku tentang seluk-beluk demokrasi, dapat dipesan DI SINI
Tentang keunggulan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan, ada begitu banyak filsuf yang telah mengkaji dan membahasnya dari perspektifnya masing-masing. Argumentasi filosofis yang dikemukakan oleh para filsuf terhadap demokrasi telah membuka horizon berpikir orang banyak untuk melihat keunggulan demokrasi sehingga mesti dipertahankan dewasa ini. Berkaitan dengan itu, penulis tertarik untuk membahas pemikiran Karl Popper, sebagai salah satu filsuf yang mengunggulkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang ideal. Melalui rasionalisme kritis yang ia terapkan dalam filsafat ilmu pengetahuan, Popper menerapkannya pula pada bidang sosial-politik. Menurutnya, sebagai sistem politik, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbuka terhadap kritik, dan oleh karena itulah ia anti totalitarianisme. Pada titik itulah Popper mengunggulkan demokrasi.
Filsafat Rasionalisme Kritis: Sumbangsi Popper Terhadap Ilmu Pengetahuan
Karl Raimund Popper adalah salah satu pemikir ilmu pengetahuan yang amat berpengaruh pada abad XX. Filsuf kelahiran Wina, Austria tanggal 28 Juli 1902 ini muncul pada saat positivisme mencapai titik kulminasi perkembangannya. Pemikiran Popper tentang ilmu pengetahuan secara keras mengkritik positivisme yang menjadikan data dan pengalaman sebagai sarana mencapai kebenaran proposisi ilmiah atau sebuah hipotesis. Dalam hal ini, positivisme menganjurkan metode verifikasi sebagai cara kerja ilmu pengetahuan. Artinya, suatu proposisi disebut ilmiah sejauh dapat dibuktikan kebenarannya dengan data empiris tertentu.[vi]
Selain persoalan penggunaan data sebagai sarana mengafirmasi sebuah hipotesis, menurut Popper persoalan lain yang ada pada positivisme adalah persoalan induksi dan demarkasi (kriteria pembatasan). Persoalan logika induksi adalah kesimpulan umum justru ditarik dari berbagai realitas partikular yang diteliti. Dalam hal ini, proses induksi dapat dikenal dengan proses generalisasi untuk membentuk suatu konsep umum yang ditarik dari fakta-fakta empiris yang ada.[vii] Menurutnya, data-data partikular yang ada tidak dapat membentuk suatu konsep umum. Kecenderungan metode induktif adalah menggeneralisasi fakta-fakta empiris yang mampu membuktikan sebuah hipotesis, meski ditemukan satu fakta yang berlainan dengan hipotesis itu. Upaya generalisasi ini menurut Popper tidak logis dan serentak tidak ilmiah.
Berseberangan dengan logika induksi, Popper menawarkan metode falsifikasi, untuk memperoleh suatu kebenaran teori. Falsifikasi adalah suatu langkah metodologis untuk menguji sebuah sistem teori. Dalam hal ini, metode falsifikasi menggunakan data sebagai sarana untuk menguji secara kritis suatu hipotesis. Apabila ditemukan satu fakta partikular yang berseberangan dengan hipotesis yang dibangun, maka hipotesis itu dengan sendirinya runtuh dan tak dapat diterima. Dalam rumusan lain, metode falsifikasi justru berusaha menemukan kesalahan yang terdapat pada suatu teori, atau hipotesis yang ada; apabila kesalahan ditemukan dalam sebuah teori atau hipotesis, maka teori itu tidak dapat diterima. Sebaliknya sebuah teori atau hipotesis dapat diterima sebagai sesuatu yang ilmiah apabila tidak ditemukan kesalahan padanya. Namun, menurut Popper proses falsifikasi tidak boleh berhenti hanya karena pada waktu tertentu tidak ditemukan kesalahanya, tetapi harus terus berlanjut sehingga kita semakin dekat dengan kebenaran.[viii] Oleh karena itu, kritik adalah sesuatu yang mutlak perlu dalam pengujian sebuah teori atau hipotesis tertentu.
Buku-buku tentang ideologi fasisme dan permasalahannya, dapat dibeli DI SINI
Dengan menerapkan metode falsifikasi, sebuah teori atau hipotesis tertentu harus terbuka pada kritik. Pemikiran dogmatis tentunya tidaklah ilmiah karena tidak terbuka terhadap kritik. Bagi seorang falsifikasionis, rasionalitas dalam sains hanya terletak dalam pendekatan kritis (the critical approach), yaitu dengan sebuah sikap yang melibatkan penggunaan kritis terhadap bukti-bukti empiris, khususnya dengan menggunakan penolakan-penolakan.[ix] Oleh karena itulah, Popper menyebut filsafatnya sendiri sebagai “rasionalisme kritis” (critical rationalism). Tentu hal ini tidak berarti bahwa seorang falsifikasionis tidak mendambakan kebenaran dalam penjelajahan saintifik. Dr. Zaprulkhan, dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer, menjelaskan:
Mereka (kaum falsifikasionis) juga menerima bahwa tugas sains adalah mencari kebenaran, yaitu melahirkan teori-teori yang benar. Namun mereka menghendaki lebih banyak daripada hanya kebenaran; apa yang mereka cari adalah kebenaran yang menarik yaitu kebenaran yang sulit datang; kebenaran sebagai usaha yang serius dalam mengeliminasi sebanyak mungkin kesalahan sejauh kemampuan kita, sehingga kita dapat terus-menerus kian mendekati kebenaran itu sendiri.[x]
Masalah lain yang ditanggapi oleh Popper adalah masalah demarkasi (kriteria pembatasan). Masalah ini berkaitan dengan pembatasan soal kategori pengetahuan dan bukan pengetahuan. Menurut Popper, hal yang membedakan antara pengetahuan dan bukan pengetahuan adalah preposisi-preposisinya. Ilmu pengetahuan memiliki preposisi-preposisi yang tahan terhadap falsifikasi.[xi] Sebaliknya, preposisi-preposisi yang tidak tahan falsifikasi adalah bukan pengetahuan.
Aplikasi Politis Filsafat Rasionalisme Kritis Popper
Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa totalitarianisme adalah bentuk pemerintahan yang menjadikan pemimpin atau penguasanya sebagai sentral dari segala kebijakan, pertimbangan-pertimbangan politis, dan pemegang kebenaran mutlak. Dengan itu, pemerintahan yang totaliter tidak menerima kebenaran-kebenaran yang ditawarkan dari luar. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus dilaksanakan, dan tidak boleh dikritik. Kenyataan inilah yang tidak diterima oleh Popper. Secara tegas, ia menolak pemerintahan yang totaliter, karena totalitarianisme tidak terbuka terhadap kritik.
Dengan pemikiran “rasionalisme kritis” yang ia pegang teguh, Popper pun menerapkannya dalam lingkup politik. Menurut Popper, bentuk pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka terhadap kritik. Sebagai seorang Yahudi yang hidup pada masa nasional-sosialisme Hitler, Popper mengalami sendiri keburukan totalitarianisme. Oleh karena itu, bertolak dari filsafat rasionalisme kritisnya, Popper menulis buku yang berjudul The Open Society and Its Enemies (Masyarakat Terbuka dan Para Musuhnya), yang di dalamnya Popper mengunggulkan demokrasi sebagai pemerintahan yang baik.[xii]
Dengan penuh keyakinan Popper menjelaskan bahwa dari sudut logis dan ilmiah tata negara yang paling cocok ialah masyarakat terbuka atau demokrasi. Dalam bentuk negara serupa itu setiap warga negara berhak mengemukakan kritik dan mengusulkan pemecahan bagi problem-problem yang dihadapi, dan politik pemerintah akan dijalankan dengan memanfaatkan kritik itu.[xiii] Menurutnya, di bidang politik, kritik memiliki peran untuk menciptakan tata kemasyarakatan yang memadai, di mana kebebasan terjamin secara optimal. Oleh karena itu, penerapan sistem pemerintahan demokrasi adalah suatu keharusan. Demokrasi memungkinkan secara optimal pemanfaatan kritik-kritik dalam pemerintahan. Kesadaran akan pentingnya kritik dalam pemerintahan, tentunya terkandung di dalamnya pula kesadaran bahwa cara pemerintahan yang sempurna tidak akan pernah tercapai. Adanya kritik berarti kita berusaha sedapat mungkin mengoreksi dan menyingkirkan ketidaksempurnaan yang kita alami dalam masyarakat (how can we minimize misrule).[xiv]
[i] Perlu diketahui pula bahwa Hitler justru naik menjadi pemimpin nasional melalui proses-proses demokrasi. Ia menjadi penguasa politik, ketika situasi kacau, lalu dengan kekuatan politik retorikanya, ia justru menghancurkan sistem demokrasi dan menjadi penguasa totaliter baru. Lebih lengkapnya lihat Reza A. A. Wattimena, Filsafat Sebagai Revolusi Hidup (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 77.
[ii] Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man (New York: The Free Press, 1992), hlm. 16.
[iii] Ibid., hlm. 14.
[iv] Reza A.A. Wattimena, op.cit., hlm. 79.
[v] Felix Baghi, SVD (ed.), Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi (Maumere: Ledalero, 2012), hlm. 7.
[vi] Mikhael Dua, Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis (Maumere: Ledalero, 2009), hlm. 33.
[vii] Ibid., hlm. 58.
[viii] Karl Popper sesungguhnya belajar dari fakta kemunculan fisika baru Einstein. Sebelumnya sudah lebih dari dua abad dunia ilmiah dikuasai oleh pandangan fisika Newton. Banyak sekali penemuan ilmiah telah terjadi berdasarkan fisika Newton itu. Akhirnya, semua ilmuwan sudah yakin akan kebenaran fisika Newton. Kebenaran ini sudah dinyatakan dengan seribu satu cara. Namun demikian, pada awal abad ke-20 Einstein mengemukakan suatu fisika baru. Semua fakta yang telah diterangkan oeh fisika Newton dapat diterangkan pula dalam rangka fisika Einstein, ditambah lagi beberapa fakta yang didiamkan oleh Newton. Sesudah diskusi beberapa waktu, para ahli sepakat menerima fisika Einstein sebagai yang lebih memuaskan daripada fisika lama Newton yang menerangkan gejala-gejala fisis dalam dunia kita. Bagi Popper, perkembangan ini merupakan contoh paling jelas yang memperlihatkan bagaimana cara tumbuhnya ilmu pengetahuan. Suatu teori ilmiah tidak pernah benar secara definitif. Lebih baik dikatakan kita semakin mendekati kebenaran, karena teori-teori kita terjadi lebih terperinci dan bernuansa. Lih. Dr. Zaprulkhan, S.Sos.I., M.S.I., Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 140.
[ix] Ibid., hlm. 144-145.
[x] Ibid.
[xi] James Garvey, Dua Puluh Karya Filsafat Terbesar (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 258.
[xii] K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Jilid I: Inggris-Jerman (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 112.
[xiii] Ibid., hlm. 113.
[xiv] Ibid., hlm. 114.
_________________
Apry Fernandez
Mahasiswa Program Studi Filsafat di STFK Ledalero-Maumere dan Anggota Centro John Paul Ritapiret
Penulis dapat dihubungi di media sosialnya, Facebook: Apry Fernandez / IG: apry_nandez
________________________________
Jika kawan-kawan hendak mengirimkan tulisan untuk dimuat di bukuprogresif.com, silahkan lihat syarat dan ketentuan ini.
Untuk mendapatkan email secara otomatis dari kami jika ada tulisan terbaru di bukuprogresif.com, silahkan masukan email anda di bawah ini dan klik Subscribe/Berlangganan. Setelah itu, kami akan mengirimkan email ke anda (kadang terkirim di menu spam/update) dan silahkan buka dan konfirmasi.
